{"id":5313,"date":"2026-09-17T07:42:46","date_gmt":"2026-09-17T00:42:46","guid":{"rendered":"https:\/\/dtisolution.id\/blog\/?p=5313"},"modified":"2026-09-17T07:42:46","modified_gmt":"2026-09-17T00:42:46","slug":"daftar-psre-berizin-komdigi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dtisolution.id\/blog\/daftar-psre-berizin-komdigi\/","title":{"rendered":"Daftar PSrE Berizin Komdigi: Cara Cek & Kriteria Pilih"},"content":{"rendered":"
Jawaban singkat:<\/strong> Daftar PSrE berizin Komdigi memuat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang telah memperoleh pengakuan Kementerian Komunikasi dan Digital dan berinduk pada PSrE Induk. Statusnya menentukan apakah tanda tangan elektronik tergolong tersertifikasi menurut PP 71\/2019. Verifikasi dilakukan melalui laman resmi Kementerian dan pemeriksaan rantai sertifikat, bukan sekadar klaim vendor.<\/div>\n

Sebelum sebuah dokumen ditandatangani secara elektronik dan dijadikan alat bukti, satu pertanyaan harus dijawab lebih dulu: siapa yang menerbitkan sertifikat elektroniknya? Di Indonesia, jawabannya tidak boleh diserahkan pada sembarang vendor. Daftar PSrE berizin Komdigi<\/strong> adalah rujukan resmi yang memisahkan penyelenggara yang diakui negara dari penyedia aplikasi tanda tangan biasa. Perbedaan itu bukan soal fitur, melainkan soal kekuatan pembuktian dokumen Anda ketika dipersoalkan di kemudian hari.<\/p>\n

\"Ilustrasi
Tilaka dari DTI.<\/figcaption><\/figure>\n

Artikel ini membahas peran PSrE dalam kerangka hukum Indonesia, langkah konkret memverifikasi status izin sebuah penyelenggara, serta kriteria seleksi yang layak dipakai institusi teregulasi seperti bank, rumah sakit, dan lembaga pemerintah.<\/p>\n

Peran PSrE dalam Kerangka Hukum Indonesia<\/h2>\n

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang menerbitkan sertifikat elektronik dan mengelola identitas digital penanda tangan. Dasar hukumnya bertingkat: UU ITE (UU 11\/2008 sebagaimana diubah dengan UU 19\/2016 dan UU 1\/2024) mengatur syarat keandalan tanda tangan elektronik pada Pasal 11 serta keberadaan penyelenggara sertifikasi pada Pasal 13, sementara PP 71\/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus dibuat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia dan dengan perangkat pembuat tanda tangan yang tersertifikasi.<\/p>\n

Konsekuensinya praktis. Tanda tangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap dapat sah sebagai tanda tangan elektronik, namun masuk kategori tidak tersertifikasi dengan bobot pembuktian yang berbeda. Perbandingan lengkap dua kategori ini telah kami bahas dalam artikel TTE tersertifikasi vs tidak tersertifikasi<\/a>, dan konteks dasarnya tersedia pada pembahasan pengertian PSrE<\/a>.<\/p>\n

Secara teknis, PSrE bekerja di atas infrastruktur kunci publik. Ia memverifikasi identitas pemohon, menerbitkan pasangan kunci beserta sertifikat, mengelola daftar pencabutan sertifikat, dan menyediakan mekanisme validasi. Rantai kepercayaannya berujung pada PSrE Induk (root certificate authority) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital. Tanpa keterhubungan ke induk tersebut, sertifikat tidak dikenali sebagai bagian dari ekosistem kepercayaan nasional.<\/p>\n

Memahami Daftar PSrE Berizin Komdigi dan Kategorinya<\/h2>\n

Istilah “berizin” lazim dipakai di pasar, tetapi secara administratif yang menentukan adalah pengakuan Kementerian dan status berinduk pada PSrE Induk. Ketentuan teknis mengenai proses tersebut diatur melalui peraturan menteri di bidang penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yang mencakup kewajiban audit, pemenuhan standar sistem manajemen keamanan informasi, dan pengawasan berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa nomenklatur kementerian berubah dari Kominfo menjadi Komdigi pada 2024, sehingga dokumen izin lama masih memakai penamaan sebelumnya \u2014 hal ini normal dan tidak mengurangi keabsahan.<\/p>\n

Daftar resmi umumnya membedakan dua kelompok:<\/p>\n