INDUSTRI · PEMERINTAHAN & BUMN
Teknologi aman untuk instansi pemerintah & BUMN — identitas digital, autentikasi, dan tata kelola data.
DTI mendukung layanan publik dan operasi BUMN dengan autentikasi tahan-phishing selaras arahan BSSN, tanda tangan elektronik tersertifikasi PSrE, dan pemusnahan data sesuai standar — dengan dukungan lokal yang dekat.
LANSKAP REGULASI
Pengadaan, keamanan, akuntabilitas — ketiganya penting.
Teknologi pemerintah dan BUMN Indonesia beroperasi di bawah beberapa kerangka kepatuhan sekaligus. BSSN menetapkan panduan keamanan siber dan kriptografi untuk sistem pemerintah. LKPP mengatur pengadaan melalui kerangka e-Katalog dan Tender. UU PDP No. 27/2022 mewajibkan hak subjek data, pelaporan pelanggaran, dan penunjukan DPO untuk badan publik yang menangani data warga.
Use case spesifik menambah aturan spesifik. Tanda tangan elektronik berstandar PSrE (KOMDIGI 11/2018) untuk formulir e-Government dan persetujuan internal. Autentikasi perangkat keras FIDO2/FIPS untuk akses sistem rahasia. Pemusnahan dokumen dan sanitasi penyimpanan di bawah panduan BSSN untuk catatan sensitif.
DTI telah melayani 200+ kementerian, BUMN, dan lembaga pemerintah — termasuk KPK, BSSN, Komdigi, Imigrasi, AHU. Kami beroperasi di bawah kerangka pengadaan LKPP dan dokumentasi siap audit yang dibutuhkan pengadaan sektor publik.
TANTANGAN PEMERINTAHAN & BUMN
Di mana tim industri ini butuh kedalaman
Empat area di mana tim Pemerintahan & BUMN paling sering butuh teknologi spesialis yang memenuhi ekspektasi regulator tanpa mengganggu operasional.
Akses pejabat anti-phishing
Akses admin kementerian dan BUMN ke sistem sensitif butuh MFA setara perangkat keras. OTP SMS dan token software tetap rentan terhadap serangan rekayasa sosial yang menargetkan pejabat publik.
Tanda tangan digital layanan publik
Layanan e-Government butuh tanda tangan elektronik berstandar PSrE untuk sah secara hukum. Tanda tangan basah memperlambat mandat digitalisasi layanan publik dan menciptakan beban audit paper trail.
Sanitasi & pemusnahan dokumen
Pemusnahan dokumen rahasia, degaussing, dan sanitasi penyimpanan di bawah panduan BSSN membutuhkan peralatan dan proses bersertifikat. Pembuangan yang tidak benar menjadi temuan audit.
Kepatuhan pengadaan & e-Katalog
Pengadaan pemerintah membutuhkan listing e-Katalog, kerangka vendor sesuai LKPP, dan dokumentasi siap audit. Banyak vendor kurang pengalaman pengadaan — DTI membawa 200+ penerapan.
SOLUSI UNTUK PEMERINTAHAN & BUMN
Produk mitra pilihan, disesuaikan untuk Pemerintahan & BUMN
Teknologi spesialis yang menjaga operator Indonesia di sektor ini tetap operasional dan siap audit.
YubiKey Security Key
Autentikasi tahan-phishing kelas perangkat keras. FIDO2, U2F, FIPS. Mitra Pilihan Yubico di Indonesia.
Tilaka Tanda Tangan Elektronik
Tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk proses persetujuan yang lebih cepat, sah, dan mudah ditelusuri.
Sanitasi Data
Pemusnahan data permanen dari hardware (HDD & SSD) — degaussing, penghancuran fisik, dan shredding, dengan sertifikat pemusnahan.
GEOAI
GEOAI mengubah data drone, satelit, dan geospasial menjadi insight praktis untuk monitoring estate, traceability readiness, dan prioritas tindakan lapangan.
DIPERCAYA OLEH · PEMERINTAHAN & BUMN
Instansi yang menggunakan solusi DTI
KEPATUHAN PEMERINTAHAN
Kredensial yang bertahan dalam audit BSSN
Teknologi mitra kami memegang sertifikasi yang dibutuhkan untuk implementasi sektor publik di Indonesia.
INDUSTRI LAIN
Jelajahi keahlian industri kami
Setiap industri punya ekspektasi regulasi dan realitas operasional yang berbeda. Jelajahi yang lain.
Perbankan & FSI
OJK · BI · UU PDP · POJK 30/2024
Tanda tangan digital PSrE, MFA perangkat keras FIDO2, dan verifikasi identitas untuk bank, multifinance, dan sekuritas.
Kesehatan
Permenkes 24/2022 · SatuSehat · BPJS · UU PDP
SIMRS siap-Permenkes, EMR, integrasi BPJS & SatuSehat, tanda tangan digital PSrE untuk rumah sakit dan klinik.
Enterprise
UU PDP · ISO 27001 · POJK 11/2022
Lintas industri: energi, FMCG, manufaktur, jasa. Kedalaman yang sama yang dipercaya oleh bank dan rumah sakit.
UNDUHAN GRATIS
Panduan & checklist terkait
PDF · Bahasa Indonesia · Checklist & peran GEOAI
Pelacakan Asal Sawit untuk Kepatuhan EUDR
Memahami kewajiban geolokasi plot dan uji tuntas bebas-deforestasi EUDR (Regulation (EU) 2023/1115), siapa saja yang terdampak di rantai pasok kelapa sawit, serta peran data geospasial-AI dalam kesiapan ekspor dan keterkaitannya dengan ISPO/RSPO.
Unduh checklist (PDF) →PDF · Flowchart & matriks
Panduan Memilih Metode Pemusnahan Data
Tidak semua media dimusnahkan dengan cara sama — degaussing tidak efektif pada SSD/flash. Panduan teknis ini membantu memilih metode yang benar (degauss, crypto-erase, atau penghancuran fisik) lewat pohon keputusan dan matriks media × metode, dengan acuan NIST SP 800-88, IEEE 2883, dan ISO/IEC 27001.
Unduh panduan (PDF) →PDF · Tabel & checklist
Checklist Kepatuhan Pemusnahan Data
Pemusnahan data yang patuh menuntut data tidak dapat dipulihkan plus bukti yang dapat diaudit. Checklist ini memetakan kewajiban dari UU PDP, ISO/IEC 27001, POJK/PADK, Permenkes 24/2022, dan UU Kearsipan ke langkah praktis serta bukti (kebijakan, berita acara, sertifikat, jejak audit) yang perlu Anda siapkan.
Unduh checklist (PDF) →SOLUSI TERKAIT
Solusi siap-pakai untuk kebutuhan spesifik Anda
- Jasa Pemusnahan Data On-Site: Media Tidak Pernah Meninggalkan Kendali Anda
- Tanda Tangan Digital Perbankan Tersertifikasi PSrE
- MFA Hardware Enterprise: Security Key Tahan Phishing untuk Organisasi Anda
- e-Meterai Perusahaan: Pembubuhan Resmi Bervolume Tinggi Melalui API
- Harga Degausser Hard Disk: Membeli Alat Sendiri atau Menggunakan Layanan Degaussing On-Site?
- Pemusnahan Data Perbankan yang Terverifikasi, Auditable, dan Selaras Regulasi
FAQ
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah instansi pemerintah dan BUMN memerlukan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk dokumen resmi?
UU ITE dan PP 71/2019 membedakan TTE tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, dengan TTE tersertifikasi dari PSrE berizin memiliki kekuatan pembuktian hukum yang lebih kuat dan setara dengan tanda tangan basah. Banyak instansi pemerintah dan BUMN menetapkan TTE tersertifikasi sebagai standar internal untuk dokumen yang memerlukan kepastian hukum, sejalan dengan agenda transformasi digital layanan publik (SPBE). Tilaka, sebagai PSrE berlisensi KOMDIGI, menyediakan TTE tersertifikasi untuk kebutuhan ini.
Mengapa akun administrator sistem pemerintah/BUMN perlu dilindungi dengan hardware security key?
Akun administrator memiliki akses istimewa ke sistem elektronik strategis sehingga menjadi target utama serangan phishing dan pengambilalihan kredensial. Kunci keamanan perangkat keras berstandar FIDO2/FIPS memberikan autentikasi yang tahan phishing karena tidak mengirimkan rahasia bersama yang dapat dicuri melalui situs palsu. Praktik ini sejalan dengan prinsip keamanan siber berlapis yang didorong oleh BSSN untuk sistem elektronik pemerintah.
Bagaimana instansi pemerintah memusnahkan data pada perangkat penyimpanan yang dihapuskan dari inventaris?
Pengelolaan arsip dan data instansi pemerintah tunduk pada UU Kearsipan yang mengatur siklus hidup dokumen termasuk pemusnahan, sementara aspek teknis pemusnahan media digital mengacu pada standar seperti NIST SP 800-88. Penghapusan biasa tidak menjamin data tidak dapat dipulihkan, khususnya untuk data rahasia atau data pribadi masyarakat. Layanan Sanitasi Data DTI menyediakan degaussing, penghancur fisik, dan dokumentasi pemusnahan yang dapat dijadikan bukti audit.
Apa itu e-KYC dan bagaimana relevansinya untuk layanan publik digital?
e-KYC (electronic Know Your Customer) adalah proses verifikasi identitas digital yang memungkinkan masyarakat mendaftar layanan publik atau perbankan tanpa tatap muka fisik. Proses ini umumnya dikombinasikan dengan tanda tangan elektronik untuk memberikan kekuatan hukum pada persetujuan yang diberikan pengguna. DTI mendukung alur ini melalui Tilaka untuk verifikasi identitas dan penandatanganan elektronik terintegrasi.
Apakah pemusnahan data pada perangkat pemerintah perlu disertai bukti atau sertifikat resmi?
Ya, dokumentasi pemusnahan penting untuk akuntabilitas dan pemeriksaan oleh BPK atau Inspektorat, terutama untuk perangkat yang menyimpan data rahasia negara atau data pribadi masyarakat. DTI menerbitkan laporan/sertifikat pemusnahan yang mencantumkan metode sanitasi yang digunakan mengacu pada NIST SP 800-88, sehingga instansi memiliki jejak audit yang jelas.
SIAP UNTUK MODERNISASI?
Operasi Pemerintahan & BUMN Anda berhak atas teknologi spesialis.
Jadwalkan konsultasi 30 menit. Kami akan meninjau lanskap regulasi Anda, sistem yang ada, dan kebutuhan integrasi — lalu merancang solusi yang sesuai.
