Lewati ke konten utama
DTI

INDUSTRI · PEMERINTAHAN & BUMN

Memperkuat layanan publik dan operasi BUMN dengan teknologi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

DTI membawa kedalaman spesialis — bukan keluasan reseller generik — ke industri ini. Mengonfigurasi Tilaka, YubiKey, dan DHealth untuk memenuhi realitas regulasi dan operasional Anda.

LANSKAP REGULASI

Pengadaan, keamanan, akuntabilitas — ketiganya penting.

Teknologi pemerintah dan BUMN Indonesia beroperasi di bawah beberapa kerangka kepatuhan sekaligus. BSSN menetapkan panduan keamanan siber dan kriptografi untuk sistem pemerintah. LKPP mengatur pengadaan melalui kerangka e-Katalog dan Tender. UU PDP No. 27/2022 mewajibkan hak subjek data, pelaporan pelanggaran, dan penunjukan DPO untuk badan publik yang menangani data warga.

Use case spesifik menambah aturan spesifik. Tanda tangan elektronik berstandar PSrE (KOMDIGI 11/2018) untuk formulir e-Government dan persetujuan internal. Autentikasi perangkat keras FIDO2/FIPS untuk akses sistem rahasia. Pemusnahan dokumen dan sanitasi penyimpanan di bawah panduan BSSN untuk catatan sensitif.

DTI telah melayani 200+ kementerian, BUMN, dan lembaga pemerintah — termasuk KPK, BSSN, Komdigi, Imigrasi, AHU. Kami beroperasi di bawah kerangka pengadaan LKPP dan dokumentasi siap audit yang dibutuhkan pengadaan sektor publik.

TANTANGAN PEMERINTAHAN & BUMN

Di mana tim industri ini butuh kedalaman

Empat area di mana tim Pemerintahan & BUMN paling sering butuh teknologi spesialis yang memenuhi ekspektasi regulator tanpa mengganggu operasional.

TANTANGAN

Akses pejabat anti-phishing

Akses admin kementerian dan BUMN ke sistem sensitif butuh MFA setara perangkat keras. OTP SMS dan token software tetap rentan terhadap serangan rekayasa sosial yang menargetkan pejabat publik.

DIATASI OLEH
YubiKey Security Key
TANTANGAN

Tanda tangan digital layanan publik

Layanan e-Government butuh tanda tangan elektronik berstandar PSrE untuk sah secara hukum. Tanda tangan basah memperlambat mandat digitalisasi layanan publik dan menciptakan beban audit paper trail.

DIATASI OLEH
Tilaka Tanda Tangan Elektronik
TANTANGAN

Sanitasi & pemusnahan dokumen

Pemusnahan dokumen rahasia, degaussing, dan sanitasi penyimpanan di bawah panduan BSSN membutuhkan peralatan dan proses bersertifikat. Pembuangan yang tidak benar menjadi temuan audit.

DIATASI OLEH
Hardware sanitasi bersertifikat
TANTANGAN

Kepatuhan pengadaan & e-Katalog

Pengadaan pemerintah membutuhkan listing e-Katalog, kerangka vendor sesuai LKPP, dan dokumentasi siap audit. Banyak vendor kurang pengalaman pengadaan — DTI membawa 200+ penerapan.

DIATASI OLEH
Pengiriman berpengalaman LKPP

KEPATUHAN PEMERINTAHAN

Kredensial yang bertahan dalam audit BSSN

Teknologi mitra kami memegang sertifikasi yang dibutuhkan untuk implementasi sektor publik di Indonesia.

PSrE Komdigi
Tilaka · NSK No. 423/2021
FIDO2 / FIPS
Mitra Pilihan Yubico
UU PDP
Patuh UU No. 27/2022
ISO 27001:2013
DTI Tersertifikasi InfoSec

SIAP UNTUK MODERNISASI?

Operasi Pemerintahan & BUMN Anda berhak atas teknologi spesialis.

Jadwalkan konsultasi 30 menit. Kami akan meninjau lanskap regulasi Anda, sistem yang ada, dan kebutuhan integrasi — lalu merancang solusi yang sesuai.

WhatsApp kami